Setelah melalui proses yang cukup lama terkait dengan masalah kontrak lahan Gili Trawangan oleh PT. GTI, Pemerintah Provinsi NTB melalui rapat dengan pemerintah pusat, jumat 3 September 2021 melakukan pemutusan kontrak dengan PT. GTI atas lahan tersebut.

“Tanpa ragu-ragu kami mewakili masyarakat dan pemerintah provinsi NTB memutus kontrak dengan PT. GTI, kami bersam masyarakat bisa mengelola sendiri lahan tersebut dengan baik,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Gubernur mengatakan, keputusan ini diambil karena Pemerintah Provinsi menilai PT. GTI tidak memiliki keseriusan dalam mengelola lahan tersebut. Gubernur juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan beberapa instansi vertikal untuk pertimbangan keputusan ini.

“Kita sudah mencoba untuk memberikan solusi, ada beberapa hektar yang masih kosong, kami minta PT. GTI mengelola lahan tersebut, namun nyatanya tidak dikelola, oleh sebab itu oleh sebab itu kami menyimpulkan PT. GTI tidak serius,” jelas Gubernur.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi akan melakukan pembenahan terkait regulasi antara Pemerintah dengan masyarakat yang mengelola lahan tersebut.